PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2014 Tentang PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Mahkamah Agung04/09/2014

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Other Regulation

NAME Last Chg % Chg
NAME Last Chg % Chg
NAME Last Chg % Chg

Regulation

Regulation Lainnya...