PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU
Mahkamah Agung27/05/2014

Peraturan ini mengatur tentang tindak pidana pemilu yang merupakan tindak pidana yang timbul karena Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris jenderal KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaen/Kota dan pegawai Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan peserta kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 910 dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, Bawaslu melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Other Regulation

NAME Last Chg % Chg
NAME Last Chg % Chg
NAME Last Chg % Chg

Regulation

Regulation Lainnya...